Arafat Nur menulis novel Lampuki bukan sekadar menulis karya fiksi berlatar Aceh, melainkan sekumpulan narasi rumit yang mendokumentasikan luka sejarah yang menahun. Mulai halaman-halaman awal, pembaca diseret ke dalam medan sosial yang rapuh: Kampung Lampuki yang bergolak, masyarakat yang dicengkeram ketakutan, dan negara yang hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai sumber kekerasan. Cerita berlangsung di tengah kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM), yang dipandang masyarakat sebagai bentuk penjajahan baru, dengan tekanan yang sistematis dan merusak kehidupan sipil.
Kisah ini tidak hanya di dunia fiksi, tapi nyata terjadi puluhan tahun lalu. Dan.. Saat ini, masyarakat Aceh kembali dibuat terpukul dengan munculnya konflik administratif terkait empat pulau: Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, yang secara historis, geografis, dan kultural telah lama menjadi bagian dari Aceh, khususnya Aceh Singkil. Namun, keempat pulau ini ditetapkan sebagai wilayah provinsi 'tetangga' melalui proses administrasi yang tidak sepenuhnya transparan. Masyarakat dan pemerintah Aceh memandang hal ini sebagai bentuk perampasan wilayah yang melukai integritas sejarah dan martabat mereka.
Dalam Lampuki, Arafat Nur menciptakan narasi dari sudut pandang Teungku Muhammad, seorang guru mengaji miskin yang hidup dalam bayang-bayang tekanan militer dan realitas sosial yang telah rusak. Ia mengisahkan tentang Ahmadi, seorang mantan preman yang menjadi pemimpin laskar perlawanan, tokoh yang gagah namun tragis, dikenal sebagai Panglima Sagoe Peurincun atau si Kumis Pembangkang. Di balik keberanian tokoh-tokoh ini, tergambar jelas bagaimana penduduk sipil Aceh menjadi korban dari kekerasan negara. Teungku Muhammad menjadi narator getir yang tak henti mengkritik lingkungan sosialnya: termasuk tentara, pejabat agama, dan masyarakat sekitar yang kehilangan arah.
Novel ini tidak hanya menyajikan cerita tentang konflik bersenjata, tapi juga mengangkat persoalan ekonomi, pendidikan, dan moralitas yang cukup memperihatinkan. Teungku Muhammad, selain mengajar mengaji, juga harus bekerja sebagai kuli bangunan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sering kali ia menerima sedekah ala kadarnya dari orang tua muridnya, yang tentu tidak cukup untuk menghidupi rumah tangga. Di tengah kesulitan itu, datanglah pasukan tentara yang menduduki kampung mereka, memperparah penderitaan yang sudah kronis. Ini menjadi gambaran kuat tentang bagaimana negara masuk ke ruang-ruang rakyat miskin bukan untuk melindungi, tapi memperkuat kontrol dan kekuasaan.
Kritik terhadap negara dalam Lampuki begitu tajam dan berlapis. Ada narasi sejarah yang mengingatkan bahwa Aceh dulunya turut aktif membentuk negara Indonesia. Namun dalam kenyataannya, Aceh merasa dikhianati, ditikam dari belakang, dan "air susu dibalas dengan air tuba." Kritik ini tak muncul dalam bentuk slogan keras, melainkan disampaikan melalui satire, humor getir, dan narasi kesadaran yang reflektif. Strategi pengarang dalam menjaga jarak emosional justru berhasil menumbuhkan simpati mendalam terhadap para tokoh.
Apa yang disuarakan dalam Lampuki seakan menemukan cerminan aktual dalam persoalan empat pulau yang saat ini disengketakan. Penetapan sepihak dianggap melukai kepercayaan daerah. Para tokoh politik dan masyarakat sipil memperingatkan bahwa ketegangan ini dapat memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput, seperti bentrokan antar nelayan. Rasa kehilangan ini bukan soal tanah semata, melainkan tentang kehormatan dan identitas wilayah yang secara sepihak dipreteli.
Dalam novel, Arafat Nur tidak menghadirkan tokoh yang sepenuhnya suci ataupun jahat. Bahkan tentara dan penduduk sama-sama digambarkan mengalami guncangan psikologis. Mereka semua korban dalam sistem kekuasaan yang membabi buta. Hal ini terekam dalam bagian akhir novel ketika suara tembakan kembali terdengar di hutan, dan Teungku Muhammad bertanya pada dirinya sendiri, "Ah, apakah aku juga sudah pesong?", sebuah pengakuan tentang kewarasan yang mulai goyah karena terlalu lama hidup dalam absurditas kekuasaan.
Penggunaan bahasa lokal seperti pesong, lamit, ninggung, carut, seteheng, jiran, dan punca, memperkaya nuansa lokal novel ini dan mempertegas bahwa cerita ini lahir dari rahim budaya Aceh sendiri. Maka tak heran jika masyarakat Aceh hari ini merasa empat pulau itu bukan sekadar gugusan tanah kosong, tetapi bagian dari tubuh budaya mereka. Jika bagian tubuh itu dicabut tanpa konsensus, wajar jika yang tersisa adalah perasaan dikhianati, seperti perasaan yang membalut keseluruhan isi Lampuki.
Lampuki bukan novel agitasi. Ia tidak berteriak dengan slogan. Tapi ia berbicara dalam keheningan yang tajam, menggoreskan luka melalui humor getir dan kritik sosial yang membumi. Novel ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap bentuk pengkhianatan, selalu ada trauma yang disisakan. Trauma yang bukan hanya mengendap di kepala, tetapi merembes ke tanah, ke laut, dan ke nama-nama pulau yang perlahan-lahan dihapus dari peta Aceh.
Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, mungkin kecil di mata Jakarta. Tapi bagi Aceh, ia seperti bab dalam novel Lampuki: tak bisa dipisahkan dari narasi utuh tentang luka dan harapan. Negara seharusnya hadir untuk memulihkan, bukan kembali menghadirkan luka. Karena kalau tidak, akan muncul banyak Teungku Muhammad yang terus menggerutu dan bertanya dalam hati: apakah negara ini masih waras?
Comments
Post a Comment