Dinamika Kebijakan Pengangkatan CASN 2024: Antara Keputusan Pemerintah, Klarifikasi DPR, dan Rencana Inpres

Foto: @zulfikar.arse.sadikin via Instagram

Kebijakan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024 terus menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Dalam berbagai pernyataan yang muncul, terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan DPR RI mengenai tenggat waktu pengangkatan CASN.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulkarnain Arse Sadikin, meminta agar kebijakan pengangkatan CASN tetap mengacu pada kesepakatan semula, yaitu bahwa Oktober 2025 merupakan tenggat waktu bagi pengangkatan CPNS, dan Maret 2026 adalah tenggat waktu bagi pengangkatan PPPK. Dengan kata lain, pengangkatan seharusnya bisa dilakukan secara bertahap sebelum batas waktu tersebut, bukan secara serentak.

Pernyataan Zulkarnain ini sejalan dengan yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe, yang menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan bahwa pengangkatan akan dilakukan serentak pada Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Namun, narasi yang berkembang di masyarakat, terutama setelah dikeluarkannya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 seolah-olah menyatakan bahwa seluruh CASN baru akan diangkat serentak pada tanggal-tanggal tersebut.

Di tengah polemik ini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengangkatan CASN. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah Inpres ini akan menganulir kebijakan MenPAN-RB yang menetapkan pengangkatan serentak, atau justru akan memperkuat regulasi tersebut?

Jika kita melihat dinamika yang terjadi, ada kemungkinan besar bahwa Inpres ini justru akan memperkuat kebijakan MenPAN-RB, bukan membatalkannya. Beberapa faktor yang mendukung asumsi ini antara lain:

1. MenPAN-RB Sudah Melaporkan Kebijakan Ini ke Presiden

Jika Presiden berencana mengubah kebijakan, seharusnya sinyal tersebut sudah muncul lebih awal. Namun, sejauh ini, justru MenPAN-RB telah melaporkan kebijakan mereka kepada Presiden, bukan meminta arahan baru. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Inpres nanti hanya akan memperkuat keputusan yang sudah dibuat.

2. Inpres Bisa Mengunci Keputusan yang Ada

Jika pemerintah masih ingin membuka ruang diskusi, cukup dengan surat edaran atau regulasi internal. Namun, dikeluarkannya Inpres justru bisa menjadi cara untuk menguatkan kebijakan agar tidak mudah diubah.

3. Kebijakan Pemerintah Baru yang Cenderung Sentralistik

Jika Prabowo ingin memastikan bahwa sistem birokrasi berjalan secara terpusat dan seragam, maka pengangkatan serentak lebih masuk akal dalam skema manajemen ASN versi pemerintahannya.

Namun, ada juga kemungkinan kecil bahwa Inpres justru akan memberikan fleksibilitas kepada instansi yang membutuhkan pegawai lebih cepat. Jika ini terjadi, maka instansi yang sudah siap bisa melakukan pengangkatan lebih awal tanpa harus menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tampaknya tetap berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun DPR RI telah memberikan klarifikasi bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah batas akhir, bukan waktu serentak pengangkatan, belum ada sinyal bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan atau mempercepat proses pengangkatan secara signifikan.

Sebagai "solusi," BKN justru mengeluarkan surat edaran yang meminta perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerima kembali eks-karyawan yang sudah mengundurkan diri demi CPNS. Tidak hanya itu, BKN juga meminta perusahaan mengembalikan uang penalti yang telah dibayarkan karyawan saat resign.

Pertanyaannya: memangnya perusahaan mau menerima kembali mantan karyawannya yang sudah resign, apalagi jika posisinya sudah terisi? Ditambah lagi, meminta pengembalian uang penalti juga terdengar seperti sesuatu yang tidak realistis. Bukannya membantu, kebijakan ini justru terkesan seperti "lepas tangan" atas dampak yang ditimbulkan oleh keputusan pengangkatan serentak.

Hal ini tentu memicu pertanyaan: Mengapa pemerintah tetap keukeuh mempertahankan kebijakan tersebut? Apakah ada faktor teknis, administratif, atau anggaran yang menjadi pertimbangan utama? Dengan CASN yang melibatkan jutaan orang, perubahan kebijakan tentu akan memiliki dampak yang luas.

Dalam siaran pers yang dirilis oleh BKN pada 9 Maret 2025, kemungkinan terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai alasan di balik kebijakan ini. Jika memang ada pertimbangan teknis yang membuat pengangkatan tidak bisa dilakukan lebih cepat, seharusnya pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan alasan tersebut kepada publik.

Bagi CPNS dan PPPK, hal ini tentu menjadi sumber kekhawatiran. Mereka telah menjalani proses seleksi yang panjang dan kompetitif, tetapi masih harus menunggu kepastian kapan mereka akan resmi diangkat menjadi aparatur sipil negara.

Jika memang ada kendala yang membuat pengangkatan tidak bisa dilakukan lebih awal, pemerintah perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan yang akan dijalankan. Namun, jika tidak ada hambatan berarti, maka dorongan dari DPR agar pengangkatan dilakukan secara bertahap sebelum batas waktu patut dipertimbangkan untuk memberikan kepastian bagi CASN.

Di tengah perbedaan pandangan ini, hal yang paling dibutuhkan adalah transparansi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan DPR. Jika pemerintah memiliki alasan kuat untuk mempertahankan kebijakan ini, maka dasar pertimbangan tersebut harus dijelaskan dengan rinci dan masuk akal.

Namun, jika ada ruang untuk revisi, maka perlu ada dialog lebih lanjut agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan peserta seleksi dan K/L/D yang membutuhkan tenaga baru.

Jika Inpres nanti justru memperkuat kebijakan pengangkatan serentak, maka harapan untuk pengangkatan bertahap semakin kecil. Namun, jika masih ada ruang fleksibilitas dalam Inpres, maka ada peluang bagi instansi yang membutuhkan pegawai lebih cepat untuk tetap melakukan pengangkatan lebih awal.

Bagaimana menurutmu? Apakah Inpres ini akan menjadi solusi terbaik bagi CASN 2024 atau justru sebaliknya?